KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR (0361) 703300


BASARNAS BALI UPAYAKAN RAIH PREDIKAT WBK (WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI)


JIMBARAN - Adanya harapan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN) menjadi tunas lahirnya reformasi birokrasi.  Hal tersebut merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. 

Implementasi dalam memenuhi harapan itu perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan ZI (Zona Integritas). Basarnas saat ini sedang berupaya meningkatkan kinerjanya dengan memaksimalkan penerapan Reformasi Birokrasi, baik di kantor pusat ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dari keseluruhan 34 kantor SAR di seluruh Indonesia, terdapat 3 UPT yang diunggulkan untuk dilakukan uji petik, diantaranya Basarnas Bali, Semarang dan Surabaya. Pemerintah sendiri melalui Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi yang diperbaharui dengan Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Bagian Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) secara khusus bertandang ke Basarnas Bali dalam rangka pemantapan kesiapan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas untuk penilaian dalam kurun waktu tahun 2019. Rapat diselenggarakan di Kantor Basarnas Bali, Jalan Raya Uluwatu, Jimbaran, Jumat (13/3/2020). Tim pendampingan dari Inspektorat Basarnas berjumlah 5 orang dan dihadiri oleh Kepala Kantor Basarnas Bali, Gede Darmada, S.E., M.AP. serta seluruh tim Pokja. 

Menurut Darmada pelaksanaan pembangunan Zona Intragitas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bisa diwujudkaan dengan berpedoman pada Permenpan yang sudah ditetapkan. "Terdapat 6 tim yang sudah terbentuk dari tahun 2016 yang mencakup manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik," jelasnya.

Juwarno, S.E. sebagai ketua tim pendampingan tim Inspektorat Basarnas Pusat juga mengatakan hal senada bahwa Lembar Kerja Evaluasi harus betul-betul dipahami, selain itu bisa juga mengambil contoh dari Kementrian atau instansi lain yang sudah lebih dahulu melaksanakannya dan lolos menyandang predikat WBK. Ia menjelaskan tentang proses pembangunan Zona Integritas memiliki tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan. Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan itu sendiri. 

Rencananya penilaian oleh Kemenpan RB akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2020. Gede Darmada mengharapkan penilaian WBK untuk tahun 2019 tersebut, bisa berjalan lancar dan mencapai target  yang memuaskan. Maka dihimbau kepada tim Pokja agar fokus dan terus berkoordinasi serta melaporkan setiap perkembangannya. "Apa-apa saja yang diperlukan saya akan mendukung, supaya Kantor Basarnas Bali bisa "dilabeli" WBK oleh Kemenpan RB," tutupnya. Hasilnya nanti tentu akan berdampak pada penilaian Basarnas secara umum. (ay/ hms dps)

                       

 



Kategori Berita Kansar , General Artikel , General Berita .
Pengunggah : Daru Nugroho
13 March 14:05 WIB