KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR (0361) 703300


SEJARAH

Sejarah SAR (Search And Rescue) di Indonesia berawal dari Indonesia menjadi anggota organisasi ICAO (International Civil Aviation Organisation) dan IMO (Interna- tional Maritime Organisation) dimana mengharuskan setiap anggotanya menyediakan jasa layanan SAR di wilayahnya masing-masing. Maka dari itu Indonesia membentuk suatu Badan dibidang SAR yang sempat mengalami beberapa kali metamorfosis sehingga akhirnya bernama Basarnas (Badan SAR Nasional). Basarnas merupakan unsur pelaksana pemerintah dibidang pencarian dan pertolongan yang pada awal pembentukannya berada dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan, dan menangani musibah penerbangan dan pelayaran.

Sejak tahun 2007 berkembang menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas selain menangani musibah penerbangan, pelayaran juga musibah dan bencana alam lainnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 oleh DPR RI, Basarnas telah memiliki  landasan hukum yang semakin kuat dalam melaksanakan tugas serta fungsinya.

Secara geografis posisi Indonesia, diantara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera merupakan posisi yang strategis untuk dilalui oleh penerbangan dan pelayaran Internasional. Posisi ini dalam aspek SAR akan meningkatkan kerawanan terjadinya musibah. Sementara Indonesia juga diapit oleh 2 (dua) lempeng / patahan bumi yaitu Euro Asia dan Indo Australia yang memiliki potensi besar terjadinya bencana khususnya gempa  bumi dan tsunami.

Kantor SAR Denpasar sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis) Badan SAR Nasional, dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam pelayanan SAR (Search and Rescue). Wilayah kerja Kantor SAR Denpasar adalah seluruh wilayah Provinsi Bali yang mana kita ketahui bahwa Bali ini merupakan corong Indonesia dimata dunia, dengan demikian kantor SAR Denpasar secara otomatis juga dituntut dapat mendukung citra positif dan mampu memberikan pelayanan SAR yang cepat dan berkualitas karena merupakan kewajiban pemerintah. Kegiatan pariwisata di Bali tidak bisa lepas dari berbagai aspek pendukungnya, diantaranya adalah keamanan dan keselamatan khususnya pelayanan jasa SAR.