KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR (0361) 703300


ZONA INTEGRITAS

 

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia (Inpres Nomor 17 Tahun 2011) menginstruksikan kepada para menteri dan kepala lembaga negara serta Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2012, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012. Salah satu strateginya adalah “Strategi Pencegahan”.

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada top manajemen yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi. Peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang  merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Zona Integritas Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Guna efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan pembinaan oleh pihak Unit Penggerak Integritas (UPI) bersama instansi terkait, sepanjang diperlukan.Bentuk konkrit pendampingan yang dilakukan oleh UPI adalah memberikan sosialisasi, pelatihan,  coaching,  kajian  sistem, fasilitasi, atau bentuk-bentuk pembinaan teknis lainnya.

Upaya untuk mengakselerasi pencapaian konsep integritas tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional serta menghapus penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar sebagai unit kerja Basarnas telah mencanangkan lingkungan kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. Untuk menjadikan unit kerja sebagai WBK/WBBM harus memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses yang akan dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Untuk WBK ditetapkan dan  WBBM ditetapkan oleh Menpan dan RB. Setelah memenuhi indikator tersebut dan ditetapkan sebagai WBK/WBBM

Zona Integritas adalah tujuan akhir bukan WBK atau WBBM, WBK atau WBBM adalah proses, suatu cara untuk menjadikan K/L/Daerah menjadi sebuah Island of Integrity atau Zona Integritas. Unit kerja yang telah menjadi WBK/WBBM harus menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya.

 

SURAT KEPUTUSAN Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas  Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Di Lingkungan Kantor Pencarian Dan Pertolongan Denpasar Tahun 2020, dapat di unduh disini

 

MAKLUMAT

  1. Maklumat Pencarian dan Pertolongan : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Kantor Pencarian dan  Pertolongan Denpasar Nomor SK.KP.112/156/SAR-DPS dan apabila tidak menepati janji ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (lampiran SK dan Standar Pelayanan)
  2. Maklumat Pelayanan Pembinaan Potensi SAR : Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar berkomitmen melaksanakan pembinaan potensi SAR berdasarkan asas efektif dan efisien berkeadilan. (lampiran standar pelayanan pembinaan potensi SAR)

 

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja atau tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi , keluarga, atau gologan sehinga tugas yag diamanatkan tidak dapat terlaksana secara obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian (unduh)

 

PELAPORAN GRATIFIKASI

Graifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk tujuan tertentu. (unduh)

 

WBS (Whistle Blowing system)

WBS adalah suatu sistem yang tersedia dan dapat bermanfaat oleh siapapun yakni aparatur sipil negara untuk menyampaikan apa yang diketahui, dirasakan, dialami ataupun rasa kepekaan terhadap hal-halyang terkait prilaku atau tindak korupsi.(unduh)

 

SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI TAHUN 2019

  1. Laporan Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi Semester 1 Tahun 2019 Kantor Pencarian Dan Pertolongan Denpasar, dapat di unduh disini

  2. Laporan Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi Semester 2 Tahun 2019 Kantor Pencarian Dan Pertolongan Denpasar, dapat di unduh disini

 

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2019

  1. Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester 1 Tahun 2019 Kantor Pencarian Dan Pertolongan Denpasar, dapat di unduh disini
  2. Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester 2 Tahun 2019 Kantor Pencarian Dan Pertolongan Denpasar, dapat di unduh disini

 

KEGIATAN  ZONA INTEGRITAS TAHUN 2020

  1. BASARNAS LAKSANAKAN PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

JIMBARAN --- Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) melaksanakan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (wbk) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (wbbm). Berbagai langkah untuk mendukung pencapaian tersebut diperlukan pencanangan bersama instansi SAR terkait. Saat penyelenggaraan upacara HUT Badan Nasional Pencarian Pertolongan, Basarnas Bali sekaligus secara resmi melaksanakan penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Jumat (28/2/2020). Acara berlangsung di Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Jalan Raya Uluwatu, no 201, Jimbaran.

 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi  pemerintah   yang   pimpinan   dan  jajarannya mempunyai   komitmen   untuk   mewujudkan   wilayah bebas korupsi (wbk) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani  (wbbm)  melalui  reformasi  birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. "Dalam membangun zona integritas, berdasarkan Permenpan/RB nomor 10 tahun 2019 tahapan awalnya adalah deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas, yang merupakan bentuk pernyataan Basarnas Bali siap menyandang predikat zona integritas," ungkap Kepala Kantor Basarnas Bali, Gede Darmada, S.E., M.AP.

Ia juga menegaskan terkait keterbukaan dan publikasi secara luas sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memantau secara langsung. "Semakin banyak masyarakat yang paham maka pemantauan, pengawalan, dan peran aktif akan memacu peningkatan kualitas pelayanan publik," ungkapnya.

Gede Darmada mengajak kepada semua pihak untuk  memberikan  dukungan  dan bersinergi  dalam  melaksanakan  tugas  untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah  bebas  dari  korupsi  dan  wilayah  birokrasi bersih dan melayani.

Beberapa instansi dan potensi SAR yang ikut serta dalam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas diantaranya TNI AU, TNI AL, Samapta Polda Bali, SAR MTA, SAI Rescue dan Potensi SAR 115. (ay/ bsn dps)

 

2. BASARNAS BALI UPAYAKAN RAIH PREDIKAT WBK (WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI)

JIMBARAN - Adanya harapan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN) menjadi tunas lahirnya reformasi birokrasi.  Hal tersebut merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. 

Implementasi dalam memenuhi harapan itu perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan ZI (Zona Integritas). Basarnas saat ini sedang berupaya meningkatkan kinerjanya dengan memaksimalkan penerapan Reformasi Birokrasi, baik di kantor pusat ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dari keseluruhan 34 kantor SAR di seluruh Indonesia, terdapat 3 UPT yang diunggulkan untuk dilakukan uji petik, diantaranya Basarnas Bali, Semarang dan Surabaya. Pemerintah sendiri melalui Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi yang diperbaharui dengan Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Bagian Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) secara khusus bertandang ke Basarnas Bali dalam rangka pemantapan kesiapan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas untuk penilaian dalam kurun waktu tahun 2019. Rapat diselenggarakan di Kantor Basarnas Bali, Jalan Raya Uluwatu, Jimbaran, Jumat (13/3/2020). Tim pendampingan dari Inspektorat Basarnas berjumlah 5 orang dan dihadiri oleh Kepala Kantor Basarnas Bali, Gede Darmada, S.E., M.AP. serta seluruh tim Pokja.

Menurut Darmada pelaksanaan pembangunan Zona Intragitas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bisa diwujudkaan dengan berpedoman pada Permenpan yang sudah ditetapkan. "Terdapat 6 tim yang sudah terbentuk dari tahun 2016 yang mencakup manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik," jelasnya.

Juwarno, S.E. sebagai ketua tim pendampingan tim Inspektorat Basarnas Pusat juga mengatakan hal senada bahwa Lembar Kerja Evaluasi harus betul-betul dipahami, selain itu bisa juga mengambil contoh dari Kementrian atau instansi lain yang sudah lebih dahulu melaksanakannya dan lolos menyandang predikat WBK. Ia menjelaskan tentang proses pembangunan Zona Integritas memiliki tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan. Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan itu sendiri. 

Rencananya penilaian oleh Kemenpan RB akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2020. Gede Darmada mengharapkan penilaian WBK untuk tahun 2019 tersebut, bisa berjalan lancar dan mencapai target  yang memuaskan. Maka dihimbau kepada tim Pokja agar fokus dan terus berkoordinasi serta melaporkan setiap perkembangannya. "Apa-apa saja yang diperlukan saya akan mendukung, supaya Kantor Basarnas Bali bisa "dilabeli" WBK oleh Kemenpan RB," tutupnya. Hasilnya nanti tentu akan berdampak pada penilaian Basarnas secara umum. (ay/ hms dps)